PP Gerakan Pramuka No. 002 Tahun 2012

SATUAN KOMUNITAS 

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Menimbang : a. bahwa Satuan Komunitas Pramuka sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 merupakan organisasi pendukung Gerakan

Pramuka;

b. bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang

disesuaikan dengan UU tersebut, sampai saat ini masih dalam proses untuk

disahkan dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka;

c. bahwa guna mewadahi terbentuknya satuan komunitas pramuka sebelum

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka disahkan,

dipandang perlu untuk ditetapkan petunjuk penyelenggaraannya yang

dituangkan dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan

Pramuka.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang

Gerakan Pramuka.

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Komunitas Pramuka sebagaimana tercantum

dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Petunjuk Penyelenggaraan ini digunakan sebagai pedoman bagi kwartir dan

gugusdepan dalam pembentukan satuan komunitas pramuka.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Januari 2012

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua,

ttd

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR: 002 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN

SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

a. Gerakan Pramuka dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan

non-formal di luar sekolah dan di luar lingkungan keluarga, menyelenggarakan

berbagai upaya untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka seperti yang

dirumuskan di dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

b. Upaya untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka diarahkan pada pendidikan dan

pembinaan mental, moral, fisik, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman,

melalui kegiatan yang dijalankan dengan praktek secara praktis menggunakan

Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta Kiasan Dasar.

c. Untuk menunjang usaha-usaha tersebut maka Kwartir Nasional, kwartir daerah

dan kwartir cabang dapat membentuk satuan komunitas pramuka yang berfungsi

menghimpun dan mengkoordinasikan kegiatan gugusdepan berbasis profesi,

aspirasi, atau agama, baik yang berada di satuan pendidikan maupun yang

berada di komunitas.

d. Dalam melaksanakan kegiatannya, satuan komunitas pramuka dapat menjalin

kerjasama dengan berbagai pihak untuk tercapainya tujuan pendidikan Gerakan

Pramuka.

2. Maksud dan tujuan

a. Maksud disusunnya Petunjuk Penyelenggaraan ini adalah untuk memberi

pedoman bagi satuan organisasi Gerakan Pramuka yaitu gugusdepan dan kwartir

dalam membina dan mengembangkan satuan komunitas pramuka.

b. Tujuan disusunnya Petunjuk Penyelenggaraan ini adalah untuk mengatur

pembinaan dan pengembangan satuan komunitas pramuka.

2

POKJA KWARNAS 2011

3. Dasar

a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

b. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

c. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

4. Sistematika

Petunjuk penyelenggaraan ini meliputi hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan

satuan komunitas pramuka pada umumnya, dengan sistematika sebagai berikut:

a. Pendahuluan

b. Pengertian dan Tujuan

c. Sifat dan Fungsi

d. Organisasi

e. Nama dan Atribut

f. Kegiatan

g. Aturan Internal

h. Penutup

BAB II

PENGERTIAN DAN TUJUAN

1. Pengertian

a. Satuan Komunitas Pramuka yang selanjutnya disingkat Sako adalah satuan

organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan, yang berbasis antara lain

profesi, aspirasi dan agama.

b. Sako merupakan organisasi pendukung Gerakan Pramuka.

c. Sako merupakan himpunan dari gugusdepan berbasis komunitas dan berbasis

satuan pendidikan yang mempunyai kesamaan profesi, aspirasi, dan agama.

2. Tujuan

Sako bertujuan untuk memberikan wadah bagi gugusdepan berbasis komunitas

maupun berbasis satuan pendidikan yang mempunyai kesamaan profesi, aspirasi

dan agama.

POKJA KWARNAS 2011

BAB III

SIFAT DAN FUNGSI

1. Sifat

Satuan Komunitas Pramuka terbuka bagi gugusdepan yang memiliki kesamaan

profesi, aspirasi dan agama.

2. Fungsi

Satuan Komunitas Pramuka berfungsi mengkoordinasikan dan mewadahi kegiatan

gugusdepan berbasis komunitas maupun gugusdepan berbasis satuan pendidikan

yang mempunyai kesamaan profesi, aspirasi dan agama.

BAB IV

ORGANISASI

1. Prosedur pembentukan

a. Sekurang-kurangnya 5 (lima) gugusdepan berbasis komunitas atau satuan

pendidikan yang mempunyai kesamaan aspirasi dan agama membentuk Sako

tingkat cabang.

b. Sekurang-kurangnya 4 (empat) Sako tingkat cabang membentuk Sako tingkat

daerah.

c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) Sako tingkat daerah membentuk Sako tingkat

nasional.

d. Sako tingkat cabang mendaftarkan diri kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka

dengan tembusan Kwartir Ranting Gerakan Pramuka.

e. Sako tingkat daerah mendaftarkan diri kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.

f. Sako tingkat nasional mendaftarkan diri kepada Kwartir Nasional Gerakan

Pramuka.

2. Kepengurusan

a. Sako dipimpin oleh Pimpinan Sako (Pinsako) yang sekurang-kurangnya terdiri

atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara.

b. Ketua Pinsako diangkat dan ditetapkan sebagai andalan pada kwartir yang

bersangkutan.

c. Masa bakti Pinsako sesuai dengan masa bakti kwartir yang bersangkutan.

POKJA KWARNAS 2011

3. Majelis Pembimbing

a. Majelis pembimbing terdiri dari:

1) Tokoh dari komunitas yang bersangkutan.

2) Orang tua peserta didik.

3) Ketua Pinsako.

b. Majelis pembimbing sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, dan

bendahara.

c. Masa bakti Majelis Pembimbing Sako sesuai dengan masa bakti kwartir yang

bersangkutan.

4. Pengesahan dan Pelantikan

a. Pengesahan Sako dilaksanakan oleh kwartir yang bersangkutan.

b. Pinsako dan Majelis Pembimbing Sako dilantik oleh ketua kwartir yang

bersangkutan.

BAB V

NAMA DAN ATRIBUT

1. Nama

a. Nama Sako dipilih oleh Sako yang bersangkutan dan disahkan oleh Kwartir

Nasional.

b. Nama Sako menggunakan istilah/sebutan yang bermakna simbolik bagi satuan

komunitas tersebut.

2. Atribut

a. Bendera diusulkan oleh Sako dan ditetapkan oleh Kwartir Nasional.

b. Pakaian Seragam Sako sama dengan pakaian seragam yang berlaku bagi

anggota Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kwartir

Nasional.

c. Tanda Pengenal Sako sama dengan tanda pengenal anggota Gerakan Pramuka

ditambah dengan tanda pengenal khusus berupa badge Sako yang dibuat oleh

satuan masing-masing dan disetujui oleh Kwartir Nasional.

POKJA KWARNAS 2011

BAB VI

KEGIATAN

1. Sako dapat mengadakan kegiatan kepramukaan di antara sesama gugusdepan

anggotanya maupun gugusdepan lain di tingkat cabang/daerah/nasional.

2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1, dilaporkan kepada kwartir sesuai

dengan tingkatan kegiatan masing-masing.

BAB VII

ATURAN INTERNAL

1. Sako menyusun aturan internal yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

2. Aturan internal tersebut memuat antara lain:

a) Musyawarah sebagai forum tertinggi Sako.

b) Rapat-rapat.

c) Pendapatan dan kekayaan.

3. Aturan internal disahkan dalam musyawarah Sako.

BAB VIII

PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur lebih

lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Jakarta, 12 Januari 2012

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua,

ttd

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH